Podcast Cabbhi Mera Episode 4: Mengenal Lebih Dekat Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan
Pamekasan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan kembali merilis episode terbaru dari program podcast unggulannya, CABBHI MERA (Cara Bijak Melayani Rakyat), pada 16 Desember 2025. Episode ke-4 ini mengusung tema "Lebih Dekat Menengenal Divisi Hukum dan Pengawasan" dengan menghadirkan narasumber ahli di bidangnya.
Dipandu oleh host Muhammad Novri, narasumber yang hadir adalah Bapak Hanafi, S.H., M.H., Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan periode 2024–2029.
Profil Hanafi: Akademisi dengan Rekam Jejak Penyelenggara yang Kuat
Hanafi bukanlah sosok baru dalam dunia kepemiluan di Pamekasan. Sebelum menjabat sebagai Komisioner KPU, ia memiliki pengalaman panjang sebagai Panwaslu (2017–2018) dan anggota Bawaslu Pamekasan (2018–2023). Pria asal Pamekasan Utara ini juga dikenal sebagai seorang akademisi hukum yang aktif mengabdikan diri di kampus sebelum bergabung dengan KPU.
"Niat saya adalah mengabdikan diri untuk negara sesuai dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman saya guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis," ungkap Hanafi terkait motivasinya.
Divisi Hukum: "Bagian Bersih-Bersih" dan Selimut KPU
Dalam diskusi tersebut, Hanafi menjelaskan bahwa tugas utama Divisi Hukum dan Pengawasan meliputi penyusunan rancangan keputusan KPU serta melakukan telaah hukum terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Ia menekankan pentingnya akurasi hukum agar tidak ada celah bagi pihak lain untuk mempermasalahkan proses penyelenggaraan.
Hanafi juga berbagi filosofi menarik mengenai divisinya. Ia menyebut Divisi Hukum sebagai "bagian bersih-bersih" dan "selimut" bagi KPU.
-
Bagian Bersih-bersih: Karena ketika ada masalah atau sengketa di akhir tahapan, Divisi Hukum lah yang bertugas menyelesaikan dan "membereskan" persoalan tersebut.
-
Selimut KPU: Berperan melindungi lembaga dari berbagai risiko hukum dan memastikan semua personel KPU bekerja sesuai koridor peraturan yang berlaku.
Menghadapi Sengketa dan Keterbukaan Informasi
Terkait dinamika politik di Pamekasan yang dikenal sangat dinamis dan intelektual, Hanafi mengungkapkan bahwa setiap tahapan sangat riskan terhadap gugatan hukum. Ia menceritakan pengalamannya menghadapi gugatan di PTUN hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tak lama setelah dilantik.
KPU Pamekasan juga memastikan transparansi produk hukumnya. Masyarakat dapat mengakses berbagai keputusan dan peraturan hukum melalui laman resmi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU.
Di akhir sesi, Hanafi berharap masyarakat Pamekasan semakin "melek" demokrasi sehingga setiap perhelatan politik dapat berjalan kondusif dan damai.
