KPU Raih Peringkat 1 Lembaga Paling Informatif dari Komisi Informasi Publik kategori Lembaga Non Struktural
Jakarta, 15 Desember 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dengan meraih penghargaan bergengsi dari Komisi Informasi Pusat (KIP). KPU berhasil menduduki Peringkat 1 sebagai badan publik dengan kualifikasi Informatif untuk kategori Lembaga Non Struktural dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam sebuah seremoni yang digelar di Jakarta pada hari Senin, 15 Desember 2025.
Komitmen Keterbukaan Informasi Dihargai
Kualifikasi "Informatif" merupakan predikat tertinggi yang diberikan KIP sebagai pengakuan atas upaya keras KPU dalam menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan KPU dalam:
-
Menyediakan informasi publik sesuai standar yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
-
Mengelola dan melayani permohonan informasi dengan baik.
-
Mengembangkan infrastruktur untuk mempermudah masyarakat mengakses data dan tahapan pemilu/pilkada.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran KPU di tingkat pusat hingga daerah.
"Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bekerja secara transparan di hadapan publik. Keterbukaan informasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang kita jalankan," ujar Afifuddin.
Momentum Peluncuran Indeks KIP
Selain penyerahan anugerah, acara ini juga menjadi momentum penting peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Diharapkan dengan adanya IKIP, lembaga publik termasuk KPU dapat terus memacu diri untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.
KIP menilai, KPU telah secara konsisten menjadi contoh lembaga non struktural yang proaktif dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang merupakan hajat besar bangsa.
