Berita Terkini

Pamekasan, (Jumat, 7 November 2025) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Mahdi, S.Pd.I., hadiri undangan sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan gabungan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Badan Eksekutif Santri (BESAN) Masa Bhakti 2024/2025 sekaligus Pelantikan Komisi Pemilihan Umum Santri (KPUS) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Putri. Acara tersebut berlangsung khidmat di Auditorium Lantai II Madrasah Diniyah Putri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Putri, dimulai tepat pada pukul 14.00 WIB. Kehadiran Ketua KPU Pamekasan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap proses demokrasi di tingkat pesantren dan peningkatan literasi kepemiluan di kalangan santri. Dalam materinya, Mahdi menekankan pentingnya peran KPUS dalam menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil di lingkungan pesantren. "Demokrasi adalah proses pembelajaran. Dengan adanya KPUS, santri putri di sini belajar langsung bagaimana tata cara berorganisasi, membuat laporan pertanggung jawaban, dan yang paling penting, bagaimana menyelenggarakan pemilihan yang berintegritas," ujar Mahdi dalam sambutannya. Mahdi juga mengapresiasi BESAN atas kinerja yang telah dilaporkan. Ia berharap para pengurus KPUS yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menanamkan nilai-nilai kejujuran, dan transparansi yang sejalan dengan prinsip Pemilu. Kegiatan ini ditutup dengan prosesi pelantikan secara simbolis kepada pengurus KPUS yang baru. Hal ini menandai dimulainya masa bakti KPUS dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan organisasi santri di masa mendatang, menjadikannya tonggak penting dalam pembinaan kepemimpinan dan demokrasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Putri.

Pelaksanaan Upacara Peringatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 dilaksanakan secara serentak, menindaklanjuti Surat Menteri Sosial RI Nomor S.816/MS/PB.06.00/10/2025. Hari, Tanggal & Waktu: Senin, 10 November 2025, mulai pukul 08.00 waktu setempat. Lokasi: Halaman kantor masing-masing Satuan Kerja (kantor KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pakaian Dinas (Khusus Lingkungan KPU/KIP): Ketua dan Anggota KPU/KIP: Batik lengan panjang. Pegawai ASN Sekretariat: Batik KORPRI dan peci hitam (bagi laki-laki). Pegawai Non ASN Sekretariat: PDH Hari Senin (baju warna putih dan celana/rok warna abu-abu). Hari Pahlawan setiap 10 November adalah momen untuk mengenang jasa para pejuang dan kusuma bangsa, khususnya memperingati peristiwa Pertempuran Surabaya 1945. Tahun 2025, peringatan ini mengusung tema dan logo resmi yang dirilis oleh Kementerian Sosial RI.  Sejarah Singkat Peristiwa 10 November Latar Belakang: Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tentara Sekutu (Britania Raya) datang ke Indonesia (Surabaya) pada September 1945 dengan dalih melucuti tentara Jepang. Pemicu Konflik: Ketegangan memuncak saat sekelompok Belanda mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, yang memicu kemarahan rakyat. Peristiwa Berdarah: Konflik antara rakyat dan tentara Inggris di bawah Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby terjadi sejak 27 Oktober 1945, yang meluas hingga tewasnya Brigjen Mallaby pada 30 Oktober 1945. Puncak Perlawanan: Kematian Mallaby memicu ultimatum dari Inggris pada 10 November 1945 agar rakyat menyerahkan senjata. Tokoh seperti Bung Tomo dan para Kyai menolak ultimatum tersebut, memunculkan semangat "merdeka atau mati" dan pertempuran sengit yang menjadi cikal bakal Hari Pahlawan.  Tema Hari Pahlawan 2025 dan Maknanya Tema resmi Hari Pahlawan 2025 adalah: "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan" Pahlawanku Teladanku: Mengajak agar semangat juang, nasionalisme, keberanian, dan integritas para Pahlawan dijadikan panutan (teladan) bagi generasi penerus untuk membangun bangsa. Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan: Menyampaikan pesan bahwa perjuangan tidak berhenti. Di era modern, tantangan berupa persaingan global, kebodohan, dan pudarnya nasionalisme harus dihadapi dengan inovasi, pengembangan potensi, dan aksi nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju masa depan (Indonesia Emas).  Logo Hari Pahlawan 2025 dan Filosofi Logo didesain simpel namun penuh makna, menampilkan figur yang bergerak maju sambil membawa Bendera Merah Putih yang berkibar. Elemen Logo Filosofi / Makna Mendalam Figur Manusia Bergerak Maju Simbol generasi penerus yang siap melangkah ke depan, mencerminkan progres, semangat juang, keberanian, dan meneladani Pahlawan. Bendera Merah Putih Identitas dan kebanggaan nasional, menjadi "api semangat" perjuangan yang tidak padam. Merah melambangkan keberanian, Putih melambangkan ketulusan. Warna Merah Energi, keberanian, dan tekad yang kuat untuk meneladani Pahlawan dan membawa perubahan. Warna Biru Ketulusan, optimisme, dan komitmen yang teguh dalam mewujudkan kemajuan dan kejayaan bangsa. Secara keseluruhan, logo melambangkan kesinambungan semangat perjuangan (estafet) yang harus terus menyala dalam diri generasi penerus.

Pamekasan, 5 November 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan hari ini menggelar acara penting berupa Penandatanganan Pakta Integritas Zona Integritas (ZI) di lingkungan KPU Pamekasan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen seluruh jajaran KPU Pamekasan dalam mewujudkan lembaga yang berintegritas tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Acara yang dilaksanakan di kantor KPU Pamekasan ini dihadiri lengkap oleh seluruh pimpinan, termasuk Ketua KPU Kabupaten Pamekasan, Mahdi, serta para Anggota Komisioner dan jajaran Sekretariat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Pamekasan, Mahdi, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas adalah langkah fundamental dalam membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Penandatanganan Pakta Integritas ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah ikrar moral dan komitmen hukum dari seluruh insan KPU Pamekasan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Integritas adalah harga mati dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu," tegas Mahdi di hadapan seluruh jajaran. Fokus Utama Pembangunan Zona Integritas Zona Integritas (ZI) di lingkungan KPU Pamekasan berfokus pada enam area perubahan utama, yaitu: Manajemen Perubahan Penataan Tata Laksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pakta integritas yang ditandatangani memuat janji kesiapan seluruh pimpinan dan staf untuk tidak menerima gratifikasi, menolak KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan, terutama dalam hal kepemiluan. Kegiatan ini sekaligus menjadi penguatan setelah sebelumnya KPU Pamekasan secara intensif mengikuti berbagai bimbingan teknis terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan implementasi Zona Integritas dari KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI. Dengan adanya deklarasi dan penandatanganan ini, KPU Pamekasan berharap dapat mempertahankan kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih dan melayani secara prima.

Pamekasan, 3 November 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) pada hari Senin, 3 November 2025. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan KPU, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. KPU RI mengundang sejumlah pemateri ahli di bidang SPIP dan Zona Integritas untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh peserta. Jajaran sekretariat di KPU Pamekasan turut serta dalam kegiatan daring ini. Hadir dalam Zoom Meeting tersebut adalah Ketua KPU Pamekasan, Mahdi, bersama dengan anggota Komisioner KPU Pamekasan, Moh. Amiruddin dan Hanafi. Turut hadir pula Sekretaris KPU Pamekasan, Panji Kuncoro, yang memimpin jajaran kesekretariatan. Komitmen KPU Pamekasan dalam Tata Kelola dan Integritas Keikutsertaan KPU Pamekasan dalam Bimtek ini menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Bimbingan teknis ini sangat penting bagi kami di KPU Pamekasan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai SPIP dan Zona Integritas, kami berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi kerja, dan yang terpenting, menjaga integritas lembaga dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu," ujar Ketua KPU Pamekasan, Mahdi. Materi yang disampaikan dalam Bimtek mencakup berbagai aspek implementasi SPIP, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga pemantauan pengendalian intern. Sementara itu, pembahasan mengenai Zona Integritas fokus pada langkah-langkah konkret dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Diharapkan, hasil dari Bimtek ini dapat diimplementasikan secara optimal di lingkungan KPU Kabupaten Pamekasan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.

Pamekasan, 3 November 2025 – Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan hari ini, Senin (3/11/2025), menggelar apel pagi rutin yang diikuti oleh seluruh jajaran staf dan pegawai KPU Pamekasan. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Pamekasan ini menjadi forum penting untuk konsolidasi internal menjelang tahapan krusial Pemilu kedepan. Apel kali ini dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Pamekasan, Bapak Panji Kuncoro, S.IP.,MM, yang bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, Panji Kuncoro memberikan penekanan tegas terhadap penyelesaian seluruh tugas-tugas KPU, dengan fokus utama pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Prioritas Coktas untuk Data Pemilih Akurat Dalam arahannya, Sekretaris KPU Pamekasan menegaskan kembali pentingnya kecepatan dan akurasi dalam penyelesaian pekerjaan sekretariat. Secara spesifik, beliau menyoroti tugas Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS) yang saat ini sedang berlangsung. "Setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kita, terutama yang terkait dengan tahapan pemilu, harus segera diselesaikan sesuai jadwal. Saya tegaskan, seluruh jajaran harus memberikan perhatian serius terhadap kegiatan Coktas di seluruh Kabupaten Pamekasan," ujar Sekretaris KPU Pamekasan, Panji Kuncoro. Kegiatan Coktas merupakan langkah fundamental KPU dalam menjaga validitas Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Akurasi data hasil Coktas dinilai sangat krusial sebagai pondasi untuk tahapan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya, memastikan setiap warga negara yang berhak telah terdata dengan benar. Apel pagi rutin ini diakhiri dengan harapan agar seluruh staf dapat meningkatkan disiplin, soliditas dan profesionalisme kerja demi menyongsong suksesnya tugas-tugas dan tahapan penyelenggaraan Pemilu kedepan di Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 2 November 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan turut serta dalam Rapat Koordinasi Layanan Kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting hari ini. Kegiatan ini merupakan inisiatif dalam rangka pelaksanaan program Sekretariat Jenderal KPU untuk menyelaraskan layanan kepegawaian. Rapat koordinasi dimulai tepat pukul 15.00 WIB. Sesuai dengan arahan, peserta rapat ini adalah para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) pada: Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan penting ini diwakili langsung oleh Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bapak Yuda. Kehadiran Bapak Yuda memastikan KPU Pamekasan mendapatkan informasi terkini dan arahan langsung terkait kebijakan dan layanan kepegawaian yang melibatkan kerja sama antara KPU dan BKN. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan KPU, khususnya dalam hal layanan yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara.